SISTEM POLITIK
1.
Studi tentang sistem politik antara lain
berbicara mengenai struktur politik dan
kultur politik. Coba saudara jelaskan mengenai struktur politik dan kultur
politik dimaksud secara rinci, dengan disertai contoh konkret !
Jawab:
Sistem
politik terdiri dari tradisional, transisi dan modern
Sistem
politik itu sangat luas namun bila diringkaskan bisa dilihat dari dua sudut
pandang yatu kultur (budaya) atau struktur (lembaga).
STRUKTUR POLITIK
Politik
adalah Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh
distribusi serta penggunaan kekuasaan.Kekuasaan berarti kapasitas dalam
menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik.
Ketika
berbicara struktur politik maka yang akan diperbincangkan adalah tentang mesin
politik sebagai lembaga yang dipakai untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan jenisnya mesin politik terbagi dua yaitu :
1. Mesin
politik Informal (infrastrutur politik )kehidupanpolitikrakyat yang
berkaitan dengan pengelompokan warganegara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai
macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatansosialpolitik.
Infastrukturpolitik di Indonesia terdiriatas :
a. Partaipolitik( political party)
b. KelompokKepentingan (Interest group)
c. Kelompokpenekan (preassure group)
d. Media komunikasipolitik (media of political cumunicatian)
e. Kelompokwartawan (journalism group)
f. Kelompokmahasiswa (student group)
g. Tokohpolitik( politicalfigres)
-
Pengelompokan atas persamaan sosial ekonomi
- Golongan petani merupakan kelompok mayoritas (silent majority)
- Golongan buruh
- Golongan Intelegensia merupakan kelompok vocal majority
-
Persamaan jenis tujuan seperti golongan agama,
militer, usahawan, atau seniman
-
Kenyataan kehidupan politik rakyat seperti partai
politik, tokoh politik, golongan kepentingan dan golongan penekan.
2. Mesin
politik formal (suprastruktur politik )
Kehidupan politik pemerintahan yang berkaitan dengan
kehidupan lembaga-lembaga negara, fungsi dan wewenang serta hubungan kewenangan
antar lembaga negara yang ada.
Mesin
politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang
tergabung dalam trias politika :
-
Legislatif
-
Eksekutif
-
Yudikatif
Fungsi
Politik
1) Pendidikan
politik
2) Mempertemukan
kepentingan atau mengakomodasi dan beradaptasi
3) Agregasi
kepentingan yaitu menyalurkan pendapat masyarakat kepada penguasa, disini
penyalurnya berarti pihak ketiga
4) Seleksi
kepemimpinan
5) komunikasi
politik yaitu masyarakt mengemukakan langsung pendapatnya kepada penguasa
demikian pula sebaliknya.
BUDAYA POLITIK (Kultur Politik )
Budaya
politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik.Budaya
politik berbeda dengan peradaban politik yang lebih dititiktekankan pada
teknologi.Budaya politik dilihat dari perilaku politik masyarakat antara
mendukung atau antipati juga perilaku yang dipengaruhi oleh orientasi umum atau
opini publik.
Tipe budaya
politik
1. Budaya
parokial yaitu budaya politik yang terbatas pada wilayah tertentu bahkan
masyarakat belum memiliki kesadaran berpolitik, sekalipun ada menyerahkannya
kepada pemimpin lokal seperti suku.
2. Budaya Kaula
artinya masyarakat sudah memiliki kesadaran terhadap sistem politik namun tidak
berdaya dan tidak mampu berpartisipasi sehingga hanya melihat outputnya saja
tanpa bisa memberikan input.
3. Budaya
partisipan yaitu budaya dimana masyarakat sangat aktif dalam kehidupan politik.
4. budaya
politik campuran, maksudnya disetiap bangsa budaya politik itu tidak terpaku
kepada satu budaya, sekalipun sekarang banyak negara sudah maju, namun ternyata
tidak semuanya berbudaya partisipan, masih ada yang kaula dan parokial. Inilah
yang kemudian disebut sebagai budaya politik campuran.
Ketika
melihat budaya politik di Indonesia kita bisa melihat dari aspek berikut:
a.
Konfigurasi subkultur. Indonesia
terdiri dari berbagai suku bangsa yang beragam, namun semuanya sudah melebur
menjadi satu bangsa sehingga tidak muncul kekhawatiran terjadi konflik. Berbeda
dengan india yang subkulturnya sangat beragam bahkan terjadi sekat antar kasta.
b. Bersifat
Parokial kaula. Karena masyarakat Indonesia mayoritas masih berpendidikan
rendah maka budaya politiknya masih bersifat parokial kaula.
c. Ikatan
primordial, sentimen kedaerahan masih muncul apalagi ketika Otonomi Daerah
diberlakukan.
d. Paternalisme,
artinya masih muncul budaya asal bapak senang (ABS)
e. Dilema
interaksi modernisme dengan tradisi. Indonesia masih kuat dengan tradisi namun
modernisme mulai muncul dan menggeser tradisi tersebut sehingga memunculkan
sikap dilematis.
3.
Setiap sistem politik memiliki struktur
politik, dan setiap struktur politik menjalankan fungsi. Coba saudara uraikan
fungsi input dan output system politik !
Jawab
:
Ä Fungsi-fungsi Input meliputi:
1. Sosialisasi
politik
2. Rekrutmen
Politik
3. Artikulasi
Kepentingan
4. Agregasi
Kepentingan
5. Komunikasi
Politik
1. Fungsi Sosialisasi Politik
Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk
memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku
atau yang dianut oleh suatu negara.
Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk
suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses
yang berlangsung tanpa henti. Menurut Gabriel Almound, dalam Sosialisasi
Politik, terdapat hal yang penting, yaitu :
Sosialisasi
Politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang.Sikap-sikap dan
nilai-nilai yang didapatkan dan terbentuk pada masa kanak-kanak akan selalu
disesuaikan atau akan diperkuat sementara ia mengalami berbagai pengalaman
sosial. Pendidikan sekolah, pengalaman keluarga dan pengaruh pergaulan berperan
dalam memperkuat keyakinan tetapi dapat pula mengubahnya secara drastis.
Sosialisasi Politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran.
Artinya
dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan
politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung
masih flesibel menerima pengaruh ajaran. Transmisi dan pengajaran tersebut
dapat berwujud :interaksi langsung yaitu berupa pengajaran formal ataupun
doktrinasi suatu ideologi.
Contoh: pengajaran matakuliah Pancasila di perguruan
tinggi. Interaksi tak langsung, yang sangat erat pengaruhnya pada masa
kanak-kanak, di mana berkembang sifat penurut atau sikap pembangkangan terhadap
orang tua, guru atau teman yang mempengaruhi sikapnya di masa dewasa terhadap
pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara. Misalnya ketika masa
kanak-kanak, pengalaman yang didapatkannya adalah terjadinya perpecahan
keluarga dan otoriter orang tua. Kondisi dan pengalaman seperti itu melahirkan
suatu kebencian, sehingga ketika terjadi suatu kondisi dalam negara yang
sifatnya dapat disamakan dengan keadaan dan pengalaman masa kecilnya, akan
melahirkan pula kebencian yang diwujudkan dalam partisipasi politik ilegal
seperti demonstrasi, oposisi dan gerakan subversif.
2. Fungsi Artikulasi Kepentingan
Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses penginputan
berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang
masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan
kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah.
Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat
bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang
justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau
setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat
kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan
negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan
kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian
keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan
kelompoknya.
3. Fungsi Agregasi Kepentingan
Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana
tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda,
digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah.
Agregasi kepentingan dijalankan dalam “sistem politik
yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi
itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer
sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen”.
Dalam masyarakat demokratis, Partai menawarkan program
politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, dan calon-calon yang
diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar
(bargaining) pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan tersebut
mendukung calon yang diajukan.
4. Fungsi Rekrutmen Politik
Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau
rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam
jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki
sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang
rekrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat
dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.
5. Fungsi Komunikasi Politik
Komunikasi Politik adalah salah satu fungsi yang
dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan
komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak
berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik.
Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan
prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya.
Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai,
program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral
pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu
sendiri atau media massa yang mendukungnya.
Ä
Fungsi-fungsi
output meliputi :
1. Fungsi
Pembuatan Kebijakan
Fungsi
pembuatan kebijakan dilaksanakan oleh lembaga Legislatif yang meliputi DPR,
DPRD I, DPRD II dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi daerah.
2. Fungsi
Penerapan Kebijakan
Fungsi
penerapan kebijakan dilaksanakan badan Eksekutif yang meliputi dari pemerintah
pusat sampai ke pemerintah daerah.
3. Fungsi Ajudikasi
Kebijakan
Fungsi
adjudikasi kebijaan dilaksanakan oleh badan peradilan yang meliputi MA, MK,
Komisi Yudisial serta badan-badan kehakiman.
Pembuatan
kebijakan dan penerapan kebijakan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 tahap,
yaitu :
1.
Masa Demokrasi Liberal
2.
Masa Demokrasi Terpimpin
3.
Masa Demokrasi Pancasila
4.
Masa Reformasi
Dalam
menganalisa sitem politik dapat digunakan beberapa aspek untuk membedakan
proses yang terjadi dalam suatu masa dengan masa yang lain agar diperoleh perbedaan
yang akan lebih memudahkan kita untuk membaca output yang terbentuk, antara
lain :
- Penyaluran tuntutan
- Pemeliharaan nilai
- Kapabilitas
- Gaya politik
- Kepemimpinan
- Partisipasi massa
- Keterlibatan militer
- Aparat negara
- Stabilitas
4.
Sistem politik mempengaruhi dan dipengaruhi
oleh sistem-sistem lainnya.
Jelaskan
secara singkat pengaruh-pengaruh : sistem sosial, sistem budaya, sistem hukum,
sistem ekonomi terhadap system politik !
Berikan
ilustrasi dalam jawaban saudara !
Jawab
:
Sistem
politik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem-sistem lainnya. Jelaskan
secara singkat pengaruh-pengaruh : sistem sosial, sistem budaya, sistem hukum, sistem ekonomi
terhadap system politik !
Berikan
ilustrasi dalam jawaban saudara !
Jawab
:
Setiap system yang ada di masyarakat selalu
mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing mempunyai
peran yang penting, sehingga masing-masing sistem tidak bisa berdiri sendiri.
û Pengaruh
system politik dengan system social
Keadaan
politik yang terjadi di masyarakat selalu mempengaruhi kehidupan social yang
ada di dalamnya. Misalnya saja, ketika disuatu Negara terjadi pemilu, maka
situasi politik yang ada juga akan memanas, hal itu akan mempengaruhi interaksi social antar masyarakt, terutama
antar pendukung kelompok yang berbeda.
û Pengaruh
system politik dengan system budaya
System
politik juga dipengaruhi oleh budaya yang berlaku di setiap masyarakat. Karena
seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang
masih menjunjung tradisi atau kebudayaan yang diturunkan oleh generagi
sebelumnya. Maka, dalam setiap pengambilan kebijakan politik tidak hanya
memperhatikan
û Pengaruh
system politik dengan sistem hukum
Sistem
politik yang ada di Indonesia sangat berpengaruh erat dengan sistem hukum dimana jika terjadinya suatu pelanggran
terhadap kebijakan yang diambil dalam pemerintahan legislatif maka hukum ikut
campur begitupun sebaliknya dengan proses dalam hukum itu juga
û Pengaruh
system politik dengan system ekonomi
Sistem
politik biasanya tidak terlepas dari ekonomi karena biaya pendanaan terhadap
terlaksananya kegiatan politik yang disusun dari rencana dan
kebijakan-kebijakan membutuhkan sistem ekonomi yang baik sehingga biaya yang
sudah direncanakan imbang dengan kegiatan yang nanti dilakukan.
5. Kapabilitas sistem politik meliputi
extractive capability,regulatif capability , distributive capability, symbolic
capability. Bagaimana kapabilitas sistem politik di Indonesia?
Jawab
:
Terdapat 5
kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :
a) Kapabilitas
Ekstraktif,
yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber
daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian
digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah,
pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan
pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan
negara.
b) Kapabilitas
Distributif.
SDA yang
dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat
didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat
merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai
pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah.
c) Kapabilitas
Regulatif (pengaturan).
Dalam
menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan
adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat.
Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal
ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
d) kapabilitas
simbolik,
artinya
kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang
akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah
maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.
e) kapabilitas
responsif,
dalam proses
politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan
pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi
masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.
f) kapabilitas
dalam negeri dan internasional.
Sebuah
negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan
sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan
internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau
berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan)
kepada negara-negara berkembang.
Menurut saya kapabilitas sistem politik di indonesia
sispol yang kita jalani belum berhasil dalam mengelola kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sumber daya alam yang melimpah ruah di bumi Indonesia ini belum
dieksplorasi oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, hingga jatuh
ketangan yang tak sepantasnya. Belum lagi kebijakan publik yang seharusnya
menjadi representasi keinginan rakyat tidak teraktualisasi secara efektif dan
efisien. Hmmmm.. kita berharap suatu saat Republik ini dipimpin oleh pemimpin
yang mempunyai kapabilitas simbolik kuat dan berkwalitas kepemimpinan yang hebat
6. Fungsi
utama partai politik antara lain artikulasi kepentingan dan agregasi
kepentingan ! jelaskan bagaimana partai-partai politik di Indonesia menjalankan
fungsi-fungsi tersebut !
Jawab :
Dalam menjalankan fungsinya parpol akan ikut
ditentukan oleh kelompok – kelompok dan tujan yang akan dicapai. Suatu partai
revolusioner akan berjuang untuk merubah seluruh tatanan organisasi
pemerintahan, kebudayaan masyaraakat dan sistem ekonomi dari suatu kondisi dan apabila berhasil ia mungkin akan
mengandalkan setiap kegiatan penting dalam masyarakat itu.
Fungsi
parpol dalam menjalankan fungsinya sebagai :
Ä
artikulasi kepentingan
adalah
fungsi menyatakan atau menyampaikan ( mengartikulasi ) kepentingan konstituen (
masyarakat ) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui
kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang memilik
kepentingan yang sama. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem
politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan
kota, parlemen, pejabat pemerintah atau dalam masyarakat tradisional kepada
kepala desa atau ketua suku. Idelanya, funsi ini menjadi tugas partai politik
untuk mengartikulasikannya.
Ä
Agregasi
kepentingan
Adalah menjadi
fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam
masyarakat yang kemudian dirumuskan
sebagai program politik dan disulkan kepada badan legislatif dan calon –calon
yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar
dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menawarkan pemenuhan kepentingan
mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar